CISAAT – Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Cisaat kini tengah berada di bawah radar pengawasan publik. Isu sensitif mengenai ketiadaan unit atau tenaga ahli gizi di Satuan Pelayanan (SPPG) Cisaat mencuat ke permukaan, memicu kekhawatiran mendalam mengenai standar mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di tengah upaya pemerintah pusat memperketat standarisasi kesehatan melalui undang-undang terbaru, kekosongan posisi vital ini dianggap sebagai langkah mundur yang berisiko tinggi, lokasi SPPG Cisaat, Jalan Cikiray, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, investigasi hari Rabu, tanggal (15/04/2026).

Intruksi Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang Untuk Seluruh SPPG

Berdasarkan instruksi dan arahan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki ahli gizi dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Berikut adalah poin-poin penting terkait instruksi tersebut dan sanksi jika tidak dipenuhi :

Instruksi Wakil Kepala BGN

• Ahli Gizi Wajib Ada: Ahli gizi adalah bagian integral dari SPPG yang bertugas merancang menu, memastikan standar gizi, serta melakukan quality control dari bahan baku hingga makanan siap disajikan.

• Larangan Intervensi Mitra: Ahli gizi berwenang penuh atas menu dan tidak boleh diintervensi oleh Mitra SPPG.

• Fungsi Pengawasan: Ahli gizi di SPPG wajib menolak intervensi mengenai menu dan bahan baku berkualitas rendah untuk mencegah keracunan makanan. 

Sanksi Jika Tidak Ada Ahli Gizi

BGN menegaskan bahwa SPPG yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk tidak adanya ahli gizi atau ketidaksesuaian standar, akan dikenakan sanksi tegas: 

• Penghentian Sementara (Suspend): SPPG yang melanggar standar akan disuspend hingga perbaikan dilakukan. Berdasarkan laporan per April 2026, ribuan SPPG telah dihentikan sementara karena pelanggaran aturan.

• Surat Peringatan (SP-1 & SP-2): Diberikan secara bertahap kepada pengelola yang tidak memenuhi standar gizi.

• Pencabutan Izin Operasional: Sanksi akhir bagi SPPG yang tidak kunjung melakukan perbaikan atau tetap melanggar aturan.

• Pemangkasan Insentif: Sanksi finansial berupa pemangkasan insentif sebesar Rp 6 juta per hari jika SPPG tidak berjalan sesuai standar, termasuk ketiadaan staf ahli. 

Instruksi ini menegaskan bahwa SPPG tidak dapat beroperasi tanpa adanya ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG, mengingat tugas mereka adalah menyediakan makanan aman dan bernutrisi bagi penerima manfaat

?Keberadaan ahli gizi dalam sebuah satuan pelayanan kesehatan bukanlah sekadar pelengkap struktur organisasi. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap asupan nutrisi yang masuk ke tubuh pasien memiliki nilai terapeutik atau penyembuhan. Tanpa pengawasan ahli, pemberian makan di fasilitas kesehatan berisiko hanya menjadi rutinitas logistik tanpa mempertimbangkan kondisi klinis pasien, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pemulihan atau bahkan memperburuk kondisi penyakit.

?Urgensi Peran Ahli Gizi: Lebih dari Sekadar Pengatur Menu

?Secara medis, pasien dengan kondisi tertentu seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, atau hipertensi memerlukan perhitungan nutrisi yang sangat presisi. Seorang ahli gizi atau dietisien memiliki kompetensi untuk melakukan skrining gizi dan menyusun rencana asuhan gizi yang disesuaikan dengan rekam medis pasien. Di SPPG Cisaat, absennya peran ini menimbulkan lubang besar dalam sistem pelayanan.

?Tanpa ahli gizi, risiko terjadinya malnutrisi rumah sakit atau hospital malnutrition meningkat secara signifikan. Pasien yang masuk dengan kondisi lemah bisa mengalami perburukan status gizi jika makanan yang disediakan tidak memenuhi kebutuhan makro dan mikro nutriennya. Hal ini bukan hanya masalah selera makan, melainkan masalah keselamatan nyawa yang seharusnya menjadi prioritas utama setiap fasilitas kesehatan.

?Tinjauan Regulasi: Kewajiban Hukum yang Terabaikan

?Absennya ahli gizi di SPPG Cisaat secara langsung berbenturan dengan berbagai aturan resmi yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam beleid terbaru ini, ditegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar ketenagaan yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta kewenangan sesuai jenis layanan. Tenaga gizi secara eksplisit dikategorikan sebagai tenaga kesehatan yang wajib ada untuk mendukung pelayanan paripurna.

?Lebih teknis lagi, Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi memberikan mandat bahwa setiap fasyankes harus menyelenggarakan pelayanan gizi yang mencakup asuhan gizi klinik, penyelenggaraan makanan, serta edukasi gizi. Jika sebuah unit pelayanan seperti SPPG Cisaat tidak memiliki tenaga spesialis di bidang ini, maka secara administratif fasyankes tersebut telah gagal memenuhi syarat operasional minimum yang ditetapkan oleh negara.

?Selain itu, dalam instrumen akreditasi kesehatan, pelayanan gizi merupakan salah satu poin penilaian krusial. Ketiadaan tenaga ahli gizi dapat menyebabkan raport merah dalam penilaian akreditasi, yang berdampak pada kredibilitas instansi serta potensi pemutusan kontrak kerjasama dengan penyedia jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

?Konsekuensi Hukum dan Risiko Malpraktik Gizi

?Pelanggaran terhadap penyediaan tenaga ahli gizi membawa konsekuensi hukum yang serius, baik dari sisi administratif, perdata, maupun pidana. Dari sisi administratif, instansi yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional karena dianggap tidak menyelenggarakan layanan sesuai standar prosedur operasional (SPO).

?Secara perdata, jika terbukti ada pasien yang mengalami kerugian fisik atau perburukan kondisi kesehatan akibat kesalahan diet atau ketiadaan asuhan gizi, pihak manajemen SPPG Cisaat dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasien memiliki hak hukum untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian dalam pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

?Lebih jauh lagi, risiko pidana dapat menjerat pihak pengelola jika terjadi kelalaian yang menyebabkan cacat permanen atau kematian. Dalam konteks hukum kesehatan, membiarkan posisi ahli gizi kosong sembari tetap menjalankan pelayanan perawatan pasien dapat dikategorikan sebagai pembiaran yang membahayakan nyawa orang lain. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga manajemen instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya manusia.

?Dampak Sosial dan Tuntutan Transparansi Masyarakat

?Isu di SPPG Cisaat ini telah memicu reaksi dari berbagai kalangan pengamat kesehatan dan masyarakat lokal. Banyak yang mempertanyakan mengapa posisi sepenting ahli gizi bisa dibiarkan kosong dalam waktu yang lama. Apakah hal ini disebabkan oleh kendala anggaran, kesalahan dalam perencanaan rekrutmen, atau kurangnya komitmen pimpinan dalam menjaga kualitas layanan?

?Masyarakat Cisaat kini menuntut adanya transparansi dan langkah nyata dari Dinas Kesehatan maupun pengelola SPPG. Solusi jangka pendek seperti penempatan tenaga gizi dari puskesmas terdekat atau melalui skema kerjasama dengan rumah sakit daerah harus segera dilakukan. Tidak boleh ada kompromi dalam hal pelayanan kesehatan, karena setiap detik keterlambatan dalam pemberian nutrisi yang tepat adalah pertaruhan nyawa bagi pasien yang sedang berjuang untuk sembuh.

?Kesimpulan: Mengembalikan Standar Keselamatan Pasien

?Sebagai penutup, ketiadaan ahli gizi di SPPG Cisaat adalah alarm keras bagi sistem kesehatan di daerah. Nutrisi adalah hak dasar setiap pasien dan merupakan bagian integral dari terapi medis. Pemerintah dan pihak manajemen harus segera bertindak untuk mengisi kekosongan ini agar selaras dengan mandat UU Kesehatan dan peraturan menteri terkait.

?Hukum telah menyediakan koridor yang jelas bahwa keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Tanpa kehadiran ahli gizi, pelayanan kesehatan di SPPG Cisaat akan terus berada dalam bayang-bayang pelanggaran regulasi dan risiko malpraktik yang merugikan semua pihak. Sudah saatnya kesehatan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan administratif maupun keterbatasan anggaran. ( Red )