Targetperistiwa.my.id_ Polewali Mandar _ Senin, (11/5/2026)_ Aktivis anti-korupsi di Sulawesi Barat menyatakan sikap tegas untuk mengawal ketat kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat yang baru dilantik. Fokus utama tuntutan mereka adalah penuntasan dugaan kasus "mega korupsi" yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD Polewali Mandar sebanyak 60 orang, baik DPRD Lama maupun DPRD yang baru, sejak Ta. 2020 - 2024

Kasus yang menjadi sorotan tajam ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana pada pos belanja Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasi Pimpinan serta belanja Barang dan Jasa. Nilai kerugian negara dalam kasus ini disinyalir mencapai angka yang fantastis, senilai 10 Milyar sehingga publik menjulukinya sebagai skandal "mega korupsi"

Ketua LKPA Zubair menyatakan bahwa pergantian pimpinan di tubuh Kejati Sulbar harus menjadi momentum "bersih-bersih" dan bukan sekadar seremonial belaka.

"Kami menaruh harapan besar sekaligus peringatan kepada Kajati Sulbar yang baru. Kasus dugaan korupsi belanja tunjangan dan Dana Operator Pimpinan serta barang jasa di DPRD Polman ini sudah menjadi konsumsi publik sejak tahun 2020. Jangan sampai mengendap atau dipetieskan," tegas Zubair dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian realisasi anggaran TKI dan DO dengan Kemampuan Keuangan Daerah serta belanja Barang dan Jasa di duga kemahalan dan tidak sesuai peruntukan sebenarnya.

Para aktivis berjanji akan terus melakukan aksi pengawalan, baik melalui penyampaian aspirasi di lapangan maupun pemantauan proses hukum secara formal. Mereka mendesak agar Kejati Sulbar segera menaikkan status penyelidikan dan menetapkan tersangka 

"Integritas Kajati baru diuji di sini. Jika kasus dugaan korupsi yang terstruktur, sistimatis dan massif yang terjadi di DPRD Polman ini bisa tuntas, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Sulbar akan pulih," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan memastikan seluruh penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.